Gratis
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto, terkini, nasional,ekonomi,sosial,budaya
  • BISNIS & TEKNOLOGI
  • SOSOK
  • Pertanian
  • Agama
  • Hukum&Kriminal
  • Pendidikan
  • Nasional & Olahraga
  • Advertorial Daerah
  • Politik
  • Riau
  • OPINI & Goresan
  • Indeks
  • Kamis, 18 Januari 2018
    Find us: 
    Pernyataan Abdul Karim Di Kritisi ASPEMO Terkait Media Harus Terdaftar di Kesbangpol
    Jumat, 29 Desember 2017 | 13:36:42
    Kaban Kesbangpol Linmas Kabupaten Pelalawan, Abdul Karim SH

    Pelalawan-Riau, Pernyataan Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Linmas Kabupaten Pelalawan Abdul Karim SH yang di salah satu media online di Pelalawan Riau, Jum'at (29/12/2017) menuai protes dari beberapa kalangan wartawan dan pemilik media.

    Dalam pernyataannya di media tersebut, Abdul Karim mengatakan bahwa tahun 2018, setiap media yang beroperasi di Pelalawan harus terdaftar di Kesbangpol Linmas.

    Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pemilik Media Online (ASPEMO) Iskandar Sitorus sangat menyesalkan. Bahkan ia mengatakan pernyataan itu sebagai ketidakmampuan Dewan Pers untuk menjelaskan bahwa badan hukum dan atau media bukanlah bagian dari subyek hukum yang harus diatur Kesbangpol.

    "Artinya, dimata mereka media itu adalah minimal bagian dari Ormas atau dan lainnya. Ini sangat miris. Ini kegagalan Dewan Pers dan organisasi pers itu sendiri," katanya.

    Lebih lanjut Iskandar Sitorus mengatakan, "Kami ASPEMO juga ikut  merasa malu karena ketidak-mampuan itu sehingga sampai sedemikiannya sikap ASN tersebut. Semoga kebodohan sejenis dan atau turunannya tidak kita temukan lagi di lain waktu di tempat berbeda. Dan semoga ini membukakan mata hati insan pers Indonesia umumnya dan DP khususnya".

    Tidak hanya pernyataan Ketua Umum ASPEMO, di beberapa grup media pun, pernyataan Kaban Kesbangpol Linmas Kabupaten Pelalawan menuai kontroversi. Bahkan nada kecaman turut mewarnai pernyataan tersebut. 

    "Pendapat saya Abdul karim SH sudah membuat Undang-Undang baru dan sudah menghapuskan Undang-Undang no 40 tahun 1999. Coba tanya pasal berapa ayat berapa alenia ke berapa yang mengharuskan media terdaftar di kesbang polinmas, tahun berapa di ketok palu tentang itu," terang Ishar atau Jambul, wartawan yang cukup vokal di Pelalawan. 

    "Aturan kebablasan, Kesbangpol tak tahu aturan kayaknya. UU Pers lex spesialis, mengatur perusahaan pers. Pernyataan ini perlu disikapi bersama," ujar salah satu pemilik media online di grup WA tersebut.

    Bahkan beberapa pemilik media menghimbau untuk tidak mengindahkan aturan tersebut dan melakukan perlawanan seandainya aturan itu diberlakukan."Menurut saya, abaikan aja himbauan dari Kesbangpol dan tidak ada kaitannya antara Pers dengan mereka. Kalau ada surat resminya, bisa diajukan gugatan di PTUN," katanya.

    Sementara, sampai berita ini ditulis, Kaban Kesbangpol Linmas Kabupaten Pelalawan H Abdul Karim yang mengeluarkan pernyataan tersebut ketika dihubungi awak media melalui pesan WhatsApp belum memberikan jawaban. Begitu juga ketika dihubungi melalui Handphone tidak aktif. (Rls/ton)

     


    Akses berita terbaru versi mobile di: m.wasiatnews.com
    Tinggalkan Komentar
    Nama*:
    Email*:
    Website:
    Komentar*:
    : * Masukkan kode disamping!
    © 2013 wasiatnews.com All rights reserved by. arieweb