Gratis
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto, terkini, nasional,ekonomi,sosial,budaya
  • BISNIS & TEKNOLOGI
  • SOSOK
  • Pertanian
  • Agama
  • Hukum&Kriminal
  • Pendidikan
  • Nasional & Olahraga
  • Advertorial Daerah
  • Politik
  • Riau
  • OPINI & Goresan
  • Indeks
  • Sabtu, 20 Januari 2018
    Find us: 
    Home  / Riau
    Dewan Tengah Rapikan RTRW Riau Sesuai KLHS
    Jumat, 15 Desember 2017 | 16:48:53
    Noviwaldy Jusman

    Wasiatnews.com PEKANBARU - Persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau sejak awal dari sebuah kerumitan yang harus dikaji lebih teliti, agar tidak berujung masalah hukum di kemudian hari.

    Demikian diungkap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman kepada CAKAPLAH. Kamis (14/12/2017) malam melalui pesan Whatsapp pribadinya. 

    Meski demikian, sebut pria yang akrab disapa Dedet ini, dirinya bersama Tim Panitia Khusus (Pansus) RTRW Riau tengah merapikan berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI.

    "Itu kita lakukan karena sayang dengan masyarakat Riau. Makanya kita membuat tata ruang Riau ini benar-benar baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku," beber Dedet.

    Langkah tersebut ditempuh, lanjut Dedet, karena pihaknya menginginkan kedepan Riau bisa tenang dan RTRW tidak menimbulkan potensi permasalahan di kemudian hari. 

    "Kapan waktunya bisa digunakan? Itu tergantung kecepatan dan keakuratan kerja tim kedua belah pihak (Pemprov dan DPRD Riau) yang dapat dipertanggungjawabkan dengan logis," ujarnya.

    Karenanya, Dedet mendesak Tim Pansus RTRW Riau untuk bekerja secepat mungkin menyiapkan hasil KLHS yang diminta kementerian terkait.

    Sementara itu, Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman kepada CAKAPLAH.COM mengaku kalau pihaknya tengah menyiapkan KLHS sebagai persyaratan ditandatanganinya RTRW oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

    "Masih ada syarat yang harus dipenuhi Pemprov Riau agar RTRW disyahkan. Sedikitnya ada 26 item lainnya, termasuk KLHS," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini.

    Dia mengatakan, syarat terakhir ini muncul setelah keluar aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri  LHK  RI Nomor 17 Tahun 2017 tentang pemulihan ekosistem gambut. Meskipun sebelumnya Permen LHK Nomor 903 tentang RTRW Riau tidak menyebutkan perihal ekosistem gambut itu.

    "Tapi kita tetap mengikuti instruksi pemerintah pusat. Terutama mengenai hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri, serta sudah diterimanya beberapa rekomendasi dari kementrian lembaga atas tindaklanjut hasil paripurna usulan RTRW Riau dalam dua bulan pembahasan ini. Kita targetkan bisa rampung akhir tahun ini," 

    Setelah menerima hasil evaluasi di Kemendagri atas pembahasan dan usulan RTRW Riau, Andi Rachman mengaku sudah menindaklanjuti dengan Mendagri dan Menteri LHK agar tidak menunggu lagi jika KLHS nanti sudah dipenuhi, sehingga pembangunan Riau tidak terkendala. 

    "Karena ada banyak proyek strategis nasional dan proyek staretegis provinsi Riau yang membutuhkan tata ruang. Bahkan investasi banyak yang antre terkendala RTRW," pungkasnya.

    Penulis:Amin cakaplah
    Editor:Jef Syahrul cakaplah


    Akses berita terbaru versi mobile di: m.wasiatnews.com
    Tinggalkan Komentar
    Nama*:
    Email*:
    Website:
    Komentar*:
    : * Masukkan kode disamping!
    © 2013 wasiatnews.com All rights reserved by. arieweb