Gratis
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto, terkini, nasional,ekonomi,sosial,budaya
  • BISNIS & TEKNOLOGI
  • SOSOK
  • Pertanian
  • Agama
  • Hukum&Kriminal
  • Pendidikan
  • Nasional & Olahraga
  • Advertorial Daerah
  • Politik
  • Riau
  • OPINI & Goresan
  • Indeks
  • Sabtu, 20 Januari 2018
    Find us: 
    Paksa Karyawan Pakai Atribut Natal Bisa Dipidana
    Kamis, 21 Desember 2017 | 13:35:33
    Ist

    Wasiatnews.com Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan kepada semua manajemen perusahaan, pengusaha, ataupun perkantoran agar tidak memaksa para pekerja mereka menggunakan atribut Natal. Menurut Tito, seseorang dijamin kebebasannya dan tidak ada paksaan untuk menggunakan atribut apa pun bila yang bersangkutan tidak menginginkannya.

    "Kepada asosiasi pengusaha, mal-mal dan lain lain jangan juga memaksa (menggunakan atribut natal), kepada para pemilik perusahaan, kalau karyawannya tidak ingin menggunakan atribut Natal, ya tentu tidak masalah, ini negara demokrasi" kata Tito di silang Monas usai acara operasi Lilin 2018, Kamis, (21/12/ 2017)

    Tito menegaskan sekecil apa pun, jika ada unsur pemaksaan, hal itu merupakan suatu tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Hal ini berlaku tidak hanya untuk masalah keagamaan, tapi dalam hal apapun juga tidak diperbolehkan ada pemaksaan. Karena Indonesia adalah negara Demokrasi.

    "Kalau mengancam dipecat kalau tidak menggunakan ini, itu juga pidana. Bukan hanya menyebut agama, tetapi mengancam pun adalah pidana," tegas mantan Kapolda Metro Jaya itu.

    Meski begitu, Tito juga mengingatkan kepada seluruh ormas agar jangan main hakim sendiri apabila ada perusahaan yang diduga melakukan tindak pidana pemaksaan tersebut. Para ormas diharapkan tetap menaati hukum yang ada dan menyerahkan kepada pihak yang berwajib.

    "Tidak boleh main hakim sendiri, kalau ada yang bisa menegakkan itu adalah penegak hukum. Di luar penegak hukum melakukan itu, itu pidana juga, karena negara masyarakat memberikan monopoli kepada penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum," ujar mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu.
    Sumber : (Viva)

    Akses berita terbaru versi mobile di: m.wasiatnews.com
    Tinggalkan Komentar
    Nama*:
    Email*:
    Website:
    Komentar*:
    : * Masukkan kode disamping!
    © 2013 wasiatnews.com All rights reserved by. arieweb