Gratis
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto, terkini, nasional,ekonomi,sosial,budaya
  • BISNIS & TEKNOLOGI
  • SOSOK
  • Pertanian
  • Agama
  • Hukum&Kriminal
  • Pendidikan
  • Nasional & Olahraga
  • Advertorial Daerah
  • Politik
  • Riau
  • OPINI & Goresan
  • Indeks
  • Senin, 22 Januari 2018
    Find us: 
    Gelapkan Uang PT Garuda Mas, Terdakwa Dituntut 2,5 dan 3 Tahun Penjara
    Jumat, 12 Januari 2018 | 18:24:12
    Sar

    Wasiatnews.com, Dumai- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Rabu (10/01/2018) kemarin melaksanakan sidang lanjutan penggelapan uang di PT Garuda Mas, atas terdakwa Evan dan Effendi.

    Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Dumai, Hengky Fransiscus Munte SH membacakan amar tuntutan terhadap kedua terdakwa, dimana keduanya dituntut masing-masing 3 tahun dan 2,6 tahun penjara atas perbuatannya.

    Kajari Dumai MP Yusuf SH MS dikonfirmasi melalui Kasi Pidum Kejari Dumai, M Emri Kurniawan SH MH didampingi JPU Hengky Fransiscus Munte SH dikonfirmasi Jumat (12/01/2018) mengatakan, tuntutan yang dilakukan sesuai perbuatan mereka.

    "Terdakwa Evan kita tuntut dengan 3 tahun penjara, sementara terdakwa Effendi kita tuntut dengan hukuman 2,6 tahun penjara," ujar Hengky.

    Tuntutan yang diberi kepada kedua terdakwa lanjut Hengky menjelaskan, sesuai dengan pasal 374 KUHP tentang penggelapan, dimana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

    "Tuntutan yang kita lakukan sesuai dengan perbuatannya, ada hal-hal yang memberatkan dan ada hal-hal yang meringankan terdakwa. Agenda selanjutnya mendengarkan pembelaan terdakwa (pledoi, red)" tukas JPU.

    Sementara itu, Edi Azmi Rozali SH Penasehat Hukum terdakwa Effendi menilai tuntutan yang dilakukan JPU terlalu tinggi terhadap kliennya terlalu tinggi, sebab terdakwa telah melakukan upaya damai dengan cara terdakwa menyerahkan assetnya kepada perusahaan yang bersangkutan.

    "Klein kita sudah menyerahkan assetnya yakni, Rumah, Tanah 2 bidang dan 1 unit yang tertuang dalam akta notaris untuk memberikan kuasa menjual asset tersebut kepada perusahaan," jelasnya

    Selain itu Edi juga menilai, tuntutan JPU tidak masuk dalam unsur pidana melainkan perdata, sebab adanya pengembalian asset milik terdakwa kepada perusahaan sepekan sebelum melaporkan kasus tersebut kepada pihak Kepolisian.

    "Bahkan, dalam keterangan saksi audit mengakui bahwa adanya penyerahan asset terdakwa kepada perusahaan. Untuk itu kita berharap majelis hakim memperhatikan dan menimbang sebelum putusan nantinya," harapnya.(Ry) 

    Akses berita terbaru versi mobile di: m.wasiatnews.com
    Tinggalkan Komentar
    Nama*:
    Email*:
    Website:
    Komentar*:
    : * Masukkan kode disamping!
    © 2013 wasiatnews.com All rights reserved by. arieweb