Kadisdik: Gubernur Riau Tak Ingin Ada Lagi Guru Digaji Rp300 Ribu

Jumat, 9 Februari 2018 | 15:20:23

/

PEKANBARU- Sejak peralihan kewenangan SMA/SMK dibawah Pemerintah Provinsi Riau, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman fokus memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk gaji guru honorer.


Hal itu pun diakui Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau, Rudyanto kepada CAKAPLAH.COM, Kamis (8/2/2018) di Pekanbaru. Dikatakannya, ke depan gubernur Riau menginginkan tidak ada lagi guru honorer yang digaji tidak layak.

"Selama ini gaji guru honorer/komite di SMA itu masih ada dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Makanya ke depan pak gubernur ingin jangan ada lagi guru yang bayar Rp300 ribu," ujarnya. 

Bahkan menurut Rudyanto, gubernur Riau meminta kepada masyarakat yang mendengar gaji guru honorer SMA/SMK di bawah UMP untuk melapor ke Disdik Riau, dan pihaknya berjanji akan menindaklanjuti.

Tak hanya itu, lanjut Rudyanto, gubernur Riau juga telah meminta Corporate Sosial Responsibility (CSR) Bank Riau Kepri (BRK) membiayai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan guru honorer di Riau. 

"Pembiayaan BPJS guru itu langsung pak gubernur Riau yang meminta ke BRK. Karena beliau ingin kesehatan para pencetus anak bangsa ini memiliki jaminan kesehatan," ungkapnya. 

Disamping kesejahteraan guru, kata Rudy, pihaknya juga diinstruksikan gubernur Riau untuk menjamin kompetensi guru honor dan mutu pendidikan di Provinsi Riau untuk ditingkatkan. 

"Beliau menyadari bahwa kompetensi guru harus ditingkatkan dan upgrade terus, mengingat perkembangan informasi teknologi berkembang pesat. Padahal kalau dilihat peralihan kewenangan SMA baru satu tahun di provinsi, namun sudah banyak perhatian yang diberikan gubernur Riau," paparnya. 

Selain itu, bukti perhatian gubernur Riau terhadap dunia pendidikan dibuktikan penyaluran bantuan sosial untuk pendidikan yang diterima semua perguruan tinggi di Riau. Baik universitas negeri dan swasta.

"Termasuk beasiswa pendidikan untuk mahasiswa kurang mampu juga tetap diperhatikan. Itu bukti bahwa pemerintah saat ini peduli sekali dengan pendidikan," ungkapnya. 

Namun demikian, Rudyanto menegaskan bukan berarti Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak diperhatikan. Pemprov Riau tetap memberi perhatian terhadap SD-SMP, meski sekolah itu merupakan kewenangan kabupaten/kota. 

"Pemprov Riau ada memberikan perhatian ke SD dan SMP yang disalurkan melalui mekanisme bantuan keuangan dan hibah. Ini karena sesuai mandatori pemerintah diwajibkan 20 persen APBD untuk pendidikan, dan kita Riau memberikan hampir 30 persen," bebernya. 

"Bahkan tahun lalu kita juga memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), dan tahun ini BOSDA yang disalurkan sebesar Rp242 miliar," pungkas mantan Kepala Biro Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau ini.

Penulis:Amin
Editor:Jef Syahrul




Kembali